Upah minimum di Surabaya ditetapkan setiap tahun melalui keputusan Gubernur Jawa Timur. Istilah yang tepat untuk tingkat kota adalah UMK atau Upah Minimum Kota, meski masyarakat masih sering menyebutnya UMR. Untuk UMR Surabaya 2026, pekerja dan perusahaan sebaiknya mengacu pada keputusan resmi, bukan angka prediksi yang beredar di media sosial.
Apa Bedanya UMR, UMP, dan UMK Surabaya
UMR adalah istilah lama yang masih populer dipakai dalam percakapan sehari-hari. Pemerintah kini menggunakan istilah UMP untuk upah minimum provinsi dan UMK untuk upah minimum kabupaten atau kota. Karena Surabaya adalah kota di Jawa Timur, nominal yang berlaku bagi pekerja di wilayah ini adalah UMK Surabaya.
UMK umumnya lebih tinggi daripada UMP Jawa Timur karena mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di tiap daerah. Nominal tersebut menjadi batas upah terendah bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pekerja dengan masa kerja lebih lama perlu memperoleh upah berdasarkan struktur dan skala upah perusahaan.
UMK menjadi acuan bagi pekerja baru
Pasal 88E Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Artinya, perusahaan di Surabaya tidak boleh membayar pekerja baru di bawah UMK yang telah ditetapkan.
Namun, ketentuan ini tidak berarti semua pekerja menerima nominal yang sama. Posisi kerja, masa kerja, kompetensi, dan struktur pengupahan perusahaan tetap dapat membuat gaji seseorang lebih tinggi dari UMK.
UMK berbeda dengan gaji bersih
Nominal UMK merupakan upah sebelum pengurangan iuran wajib, seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu, uang yang diterima pekerja setiap bulan dapat lebih kecil dari angka UMK di surat keputusan gubernur.
Perusahaan juga dapat memberikan komponen tambahan seperti uang makan, insentif kehadiran, atau tunjangan jabatan. Komponen tersebut perlu dijelaskan dalam perjanjian kerja atau aturan perusahaan agar tidak menimbulkan salah paham.
Dasar Penetapan UMR Surabaya 2026
Penetapan UMK tidak dilakukan langsung oleh pemerintah kota. Dewan Pengupahan Kota Surabaya lebih dulu membahas usulan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan setempat. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan nominal UMK melalui keputusan gubernur.
Proses ini melibatkan unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja. Perbedaan usulan dapat terjadi karena pekerja dan pengusaha memiliki pertimbangan yang berbeda soal kebutuhan hidup serta kemampuan dunia usaha. Meski begitu, angka final tetap berada dalam kewenangan gubernur.
Formula pemerintah menjadi salah satu pertimbangan
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 mengubah aturan pengupahan dalam PP Nomor 36 Tahun 2021. Aturan tersebut memakai pertimbangan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu dalam penghitungan kenaikan upah minimum.
Inflasi menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa, sedangkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan aktivitas ekonomi suatu daerah. Dua faktor ini membuat kenaikan UMK setiap kota dapat berbeda.
Keputusan gubernur adalah rujukan utama
Nominal UMK Surabaya 2025 ditetapkan sebesar Rp4.961.753 melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024. Angka ini dapat dipakai sebagai pembanding awal, tetapi tidak boleh dianggap sebagai nominal otomatis untuk tahun berikutnya.
Untuk memastikan UMR Surabaya 2026, cek keputusan gubernur tentang UMK Jawa Timur tahun 2026 melalui kanal resmi Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Dinas Tenaga Kerja. Dokumen tersebut memuat nominal, tanggal berlaku, dan daftar UMK seluruh kabupaten serta kota di Jawa Timur.
Hal yang Perlu Diperhatikan Pekerja dan Perusahaan
Kenaikan UMK dapat membantu daya beli pekerja ketika biaya hidup meningkat. Di sisi lain, perusahaan perlu menghitung biaya tenaga kerja agar kegiatan usaha tetap berjalan sehat. Komunikasi yang terbuka akan membantu kedua pihak memahami hak dan kewajibannya.
Pekerja sebaiknya tidak hanya melihat angka gaji pokok saat menerima tawaran kerja. Periksa pula status kerja, komponen tunjangan, jam kerja, serta potongan iuran. Langkah ini penting agar perhitungan pendapatan bulanan lebih jelas.
Cara mengecek kepatuhan perusahaan
- Pastikan lokasi kerja utama berada di wilayah Kota Surabaya.
- Periksa nominal upah dalam kontrak kerja atau slip gaji.
- Bandingkan nominal tersebut dengan UMK resmi yang berlaku.
- Tanyakan rincian potongan BPJS dan pajak kepada bagian personalia.
- Laporkan dugaan pelanggaran ke Dinas Tenaga Kerja setempat bila tidak mendapat penjelasan.
Perusahaan wajib memiliki struktur dan skala upah untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih. Kewajiban ini tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.
Jangan mengandalkan angka perkiraan
Prediksi kenaikan sering dibuat dengan mengalikan UMK tahun sebelumnya dengan persentase tertentu. Cara itu hanya simulasi karena hasil akhirnya bergantung pada keputusan gubernur dan data yang dipakai dalam penetapan.
Karena itu, informasi UMR Surabaya 2026 yang paling aman digunakan untuk negosiasi gaji, kontrak kerja, dan penggajian perusahaan adalah nominal dalam keputusan resmi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
