Setiap pekerja berhak menerima upah yang layak sesuai aturan pemerintah. Salah satu patokan yang sering dibahas saat akhir tahun adalah UMP, terutama ketika perusahaan mulai menyesuaikan struktur penggajian. Besaran upah ini berbeda di tiap provinsi karena kondisi ekonomi dan biaya hidup daerah tidak sama.
Apa itu UMP? UMP adalah Upah Minimum Provinsi, yaitu batas upah minimum yang ditetapkan gubernur dan berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Aturan ini menjadi jaring pengaman agar pekerja tidak menerima gaji di bawah standar yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Pengertian Apa Itu UMP Menurut Aturan Ketenagakerjaan
UMP menjadi acuan dasar pengupahan di tingkat provinsi. Pengusaha wajib memperhatikan ketentuan ini saat merekrut pekerja baru, khususnya pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Untuk pekerja yang sudah bekerja lebih lama, perusahaan perlu menerapkan struktur dan skala upah.
Definisi UMP Berdasarkan Undang Undang
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa upah minimum merupakan upah bulanan terendah. Nominal tersebut dapat berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.
Menurut Pemerintah Republik Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, gubernur menetapkan UMP setiap tahun setelah mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.
Perbedaan UMP, UMK, dan UMR
UMP berlaku untuk seluruh wilayah dalam satu provinsi. Sementara itu, UMK atau Upah Minimum Kabupaten Kota berlaku di kabupaten atau kota tertentu dan nilainya dapat lebih tinggi daripada UMP.
Istilah UMR masih sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. Namun, regulasi saat ini menggunakan istilah UMP dan UMK, sehingga pekerja sebaiknya merujuk pada dua istilah tersebut saat mengecek ketentuan gaji.
Dasar Penetapan UMP di Indonesia
Penetapan UMP dilakukan setiap tahun untuk menyesuaikan kondisi ekonomi. Pemerintah pusat menetapkan kerangka kebijakan, sedangkan gubernur menetapkan nominal yang berlaku di wilayahnya. Proses ini melibatkan data ekonomi dan masukan dari unsur pekerja maupun pengusaha.
Peraturan yang Menjadi Acuan
Dasar utama pengupahan terdapat dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang telah mengalami perubahan melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pemerintah juga mengatur teknis pengupahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 beserta perubahannya.
Pada 2025, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 sebagai pedoman penetapan upah minimum tahun 2025. Aturan ini mengatur penggunaan formula tertentu untuk menghitung kenaikan upah minimum.
Peran Gubernur dan Dewan Pengupahan
Gubernur memiliki kewenangan menetapkan UMP melalui keputusan gubernur. Dewan Pengupahan Provinsi kemudian memberi saran dan pertimbangan berdasarkan data yang tersedia.
Dewan ini terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja, akademisi, dan pakar. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan membuat keputusan UMP lebih seimbang.
Cara Pemerintah Menghitung UMP
Nominal UMP tidak ditentukan secara acak. Pemerintah menggunakan formula yang memperhitungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu. Indeks tersebut digunakan untuk menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Faktor yang Memengaruhi Besaran UMP
Beberapa faktor utama dalam penghitungan UMP meliputi inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi provinsi, dan indeks alfa. Inflasi menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa, sedangkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan aktivitas ekonomi daerah.
Selain formula, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi pasar kerja dan produktivitas. Karena itu, kenaikan UMP antarprovinsi dapat berbeda meski ditetapkan dalam periode yang sama.
Pekerja dengan Masa Kerja Lebih dari Satu Tahun
UMP berlaku sebagai batas terendah bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pekerja yang telah bekerja satu tahun atau lebih berhak memperoleh upah berdasarkan struktur dan skala upah perusahaan.
Struktur dan skala upah adalah susunan tingkat gaji berdasarkan jabatan, masa kerja, pendidikan, kompetensi, dan kinerja. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.
Perbedaan UMP Antarprovinsi
UMP di Indonesia memiliki selisih yang cukup besar. Daerah dengan biaya hidup tinggi, kegiatan ekonomi padat, dan produktivitas lebih besar umumnya memiliki UMP lebih tinggi. Di sisi lain, provinsi dengan struktur ekonomi berbeda dapat menetapkan nominal yang lebih rendah.
UMP Tertinggi dan Terendah Tahun 2026
DKI Jakarta menjadi provinsi dengan UMP tertinggi pada 2026, yaitu Rp5.729.876 per bulan. Nominal tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang UMP tahun 2026.
Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan UMP terendah pada 2026, yaitu Rp2.327.386 per bulan. Pekerja perlu mengecek keputusan gubernur di provinsinya karena angka UMP dapat berubah setiap tahun.
Alasan Nominal UMP Berbeda
Perbedaan UMP dipengaruhi oleh harga kebutuhan sehari-hari, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas tenaga kerja. Jakarta, misalnya, memiliki biaya tempat tinggal dan transportasi yang cenderung lebih tinggi dibandingkan banyak daerah lain.
Namun, UMP bukan ukuran tunggal untuk menilai kesejahteraan pekerja. Penghasilan bersih juga dipengaruhi tunjangan, potongan pajak, jaminan sosial, serta kondisi kerja di perusahaan.
Dampak UMP bagi Pekerja dan Pengusaha
Kenaikan UMP dapat membantu pekerja menjaga daya beli ketika harga kebutuhan meningkat. Pengusaha juga perlu menyesuaikan perencanaan biaya tenaga kerja agar pembayaran upah tetap lancar. Oleh karena itu, penetapan UMP sering menjadi pembahasan penting antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah.
Pengaruh bagi Pekerja
UMP memberi batas perlindungan bagi pekerja baru agar memperoleh upah sesuai ketentuan daerah. Nominal ini juga dapat menjadi dasar pekerja untuk mengecek apakah gaji yang diterima sudah memenuhi aturan.
Pekerja yang menerima upah di bawah UMP dapat meminta penjelasan kepada perusahaan. Bila masalah tidak selesai, pekerja dapat melapor ke dinas ketenagakerjaan setempat.
Tantangan bagi Pengusaha
Usaha kecil dan menengah sering menghadapi tekanan biaya ketika UMP meningkat. Meski begitu, perusahaan tetap perlu menjalankan ketentuan pengupahan dan menyusun skala upah secara bertahap.
Pemerintah dapat memberi pendampingan kepada usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria tertentu. Mekanisme pengupahan bagi kelompok usaha ini diatur tersendiri dalam regulasi pengupahan.
Sanksi bagi Perusahaan yang Membayar di Bawah UMP
Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. Larangan ini berlaku bagi pekerja yang masa kerjanya belum mencapai satu tahun. Pengawasan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan di tingkat pemerintah daerah dan pusat.
Ketentuan Pidana bagi Pelanggar
Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha yang membayar upah di bawah minimum dapat dikenai pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun. Pelanggar juga dapat dikenai denda paling sedikit Rp100 juta hingga paling banyak Rp400 juta.
Pekerja sebaiknya menyimpan slip gaji, kontrak kerja, dan bukti pembayaran sebagai dokumen pendukung. Dokumen tersebut dapat membantu saat menyampaikan laporan kepada pengawas ketenagakerjaan.
Langkah untuk Memastikan Hak Upah
Memahami apa itu UMP membantu pekerja mengecek haknya sejak menerima tawaran kerja. Periksa selalu keputusan UMP terbaru di provinsi tempat bekerja, lalu bandingkan dengan gaji pokok dan tunjangan tetap yang tercantum dalam kontrak.
Jika ada perbedaan, pekerja dapat membicarakannya lebih dulu dengan bagian sumber daya manusia atau serikat pekerja. Langkah ini dapat mendorong penyelesaian yang lebih jelas dan sesuai aturan.
